Kesiapan Fiskal Daerah Terhadap Transisi Energi

Analisis Kapasitas dan Komitmen Anggaran Hijau di Provinsi Lampung

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan komitmen anggaran hijau di Provinsi Lampung selama periode 2018-2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia yang berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan inferensial dengan data sekunder panel yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan melalui model Fixed Effect Regression untuk menguji pengaruh kapasitas fiskal terhadap proporsi belanja fungsi lingkungan hidup dan energi di APBD kabupaten/kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian fiskal daerah di Provinsi Lampung sebesar 28,7%, dengan proporsi belanja hijau hanya 3,4% dari total belanja daerah. Estimasi regresi menghasilkan koefisien positif dan signifikan (β=0,35; p<0,01), yang mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal berpengaruh terhadap peningkatan komitmen fiskal hijau. Hanya dua daerah yaitu Bandar Lampung dan Tanggamus, yang tergolong siap secara fiskal dan berkomitmen tinggi terhadap transisi energi.

Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal merupakan determinan utama dalam implementasi kebijakan hijau di daerah, namun efektivitasnya juga dipengaruhi oleh kelembagaan dan kemauan politik. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperkuat mekanisme green fiscal transfer dan perencanaan anggaran berkelanjutan di tingkat lokal.