Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Perbandingan Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Musrenbang

2023-06-14T04:29:08+00:00

Demorasi merupakan nilai-nilai yang disepakati bisa menjamin tersalurkannya partisipsi masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan sarana komunikasi yang melibatkan masyarakat sebagai subjek dari perencana pembangunan tersebut. Komunikasi pembangunan merupakan segala upaya penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan memiliki peran penting dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial. Kemajuan teknologi yang sekaligus berbenturan dengan pandemi Covid-19 yang membuat teknologi komunikasi dan informasi makin marak digunakan bahkan pada sktor pemerintahan, yang menekankan pada sisi pelayanan publik yang berbasis digital. Adanya e-musrenbang merupakan bagian dari inovsi dan juga kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakat, untuk tetap dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Pembangunan pedesaan hingga saat ini masih tetap merupakan bidang kajian yang menarik karena memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional.

Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

2023-06-27T05:00:32+00:00

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, efisien, dan efektif. Tujuan Undang-undang pemilu adalah untuk memperkuat sistem demokrasi pemerintahan Negara, menyelenggarakan pemilihan umum dengan benar dan adil, memastikan konsistensi dalam perencanaan sistem pemilu, menjamin adanya jaminan hukum dan menghindari duplikasi penyelenggaraan pemilu. Fokus kajian ini untuk mengukur tingkat integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam proses tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dari perspektif etika politik. Tipe penelitian adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui hasil dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan integritasnya demi menyelenggarakan pemilu yang demokratis perlu meningkatkan imparsial dan independensi anggota Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.

Analisis Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Pelaporan Praktek Vote Buying

2023-06-27T03:07:26+00:00

Elections are a means of implementing the people's sovereignty to directly, generally, freely, secretly, honestly, and fairly choose their leaders. However, elections based on honesty seem to still not be categorized as perfect honesty. The existence of vote buying practices in the Lebong Regency area indicates that there is a need for system improvement to overcome problems that always arise in every election. This study focuses on knowing the interest of the Lebong Regency community in combating election crimes, especially vote buying, by giving cash to voters. The respondents for this study were 10 people who received money and those who did not receive money during the 2019 election and the 2020 regional election, as well as the Campaign Team of one of the participants in the 2019 election and the 2020 regional election. Additionally, this study also involved members of the Lebong Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) to strengthen the author's argument. The research method used descriptive qualitative methods with data collection based on interviews and information from informants. The results of this study indicate that habits, kinship, economy, reward, legal certainty, and political education influence a person's interest in reporting election crimes, especially vote buying.

Efektivitas Pemanfaatan JDIH dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

2023-06-27T05:01:48+00:00

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan informasi hukum yang lengkap, menyeluruh dan terpadu dalam rangka pembinaan hukum dan pendidikan kepemiluan. Penelitian ini ini bertujuan untuk: 1). mengetahui gambaran pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2). mengetahui mengetahui upaya KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyebarluaskan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan efektivitas pemanfaatan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pengamatan yang menghasilkan gambaran pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan efektivitas pemanfaatan JDIH dalam penyebarluasan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak tahun 2020. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan gambaran pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan pemanfaatan JDIH dalam penyebarluasan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak tahun 2020 efektif atau tidak efektif.

Malpraktek Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

2023-06-27T04:51:37+00:00

ABSTRAK

Terlaksananya pemilihan kepala daerah secara demokratis merupakan acuan dalam terlaksananya demokrasi tingkat lokal. Dalam meraih tujuan yang demokratis itu diperlukan penyelenggaraan pilkada yang aman, terkendali dan tidak menimbulkan malpraktek pemilu dari setiap tahapannya. Oleh karena itu penyelenggara KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berusaha untuk mewujudkannya. Permasalahan yang terjadi pada lanjutan pilkada serentak tahun 2020 ini adalah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dihadapkan pada situasi yang tidak normal akibat dari adanya wabah pandemi Covid-19. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial, politik, maupun kemanusiaan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada informan terkait. Upaya-upaya yang yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menghadapi malpraktek pemilu dalam pilkada serentak tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19 yaitu melaksanakan seluruh aturan yang telah ditetapkan, meningkatkan transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara serta meningkatkan keakuratan dalam pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih

ABSTRACT

The implementation of democratic regional head elections is a reference in the implementation of democracy at the local level. In achieving this democratic goal, it is necessary to hold regional elections that are safe, controlled and do not cause electoral malpractice at every stage. Therefore, the organizers of the South Ogan Komering Ulu Regency KPU are trying to make it happen. The problem that occurred in the continuation of the 2020 simultaneous local elections was that the South Ogan Komering Ulu Regency KPU was faced with an abnormal situation as a result of the Covid-19 pandemic outbreak. The method in this research is descriptive qualitative which is a method for exploring and understanding the meaning that a number of individuals or groups of people ascribe to social, political or humanitarian issues obtained through observation and interviews with relevant informants. The efforts that have been made by the KPU of South Ogan Komering Ulu Regency in dealing with election malpractice in the simultaneous local elections in 2020 during the Covid 19 Pandemic are implementing all the rules that have been set, increasing transparency in voting and counting and increasing accuracy in registration and updating voter data

Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah

2023-06-14T05:17:32+00:00

The implementation of supervision aims to ensure that an activity that has been planned goes as it should, so that in this study it seeks to examine the supervision of the regional inspectorate of Central Lampung Regency on the management of village funds. in managing village funds in the Gedung Ratu village, Anak Ratu Aji sub-district, Central Lampung Regency. Qualitative research method is used in this study. Data collection techniques using observation systems and semi-structured interviews. Based on the results of the research analysis of the supervision carried out by the inspectorate which is fostering and oversees the management of village funds based on the Central Lampung Regent Regulation Number 50 of 2020. The results of the research show that the planning process has not been carried out properly. This can be seen from several activities that were not realized as planned. contained in the income and expenditure budget of Kampung Gedung Ratu. From this supervision, the Central Lampung Regency APIP has recommended Law Enforcement Officials (APH) to the Central Lampung District Attorney to carry out legal proceedings in accordance with applicable laws and regulations.