Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Analisis Dampak Lingkungan Dari Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung

Nurikhwan Yulianto — 2025-11-09

Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandung menimbulkan berbagai kebingungan dan dampak negatif akibat penumpukan sampah. Hal ini disebabkan oleh penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang tidak tepat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, sehingga mengakibatkan menumpuknya sampah dalam jumlah besar di pinggir jalan dan lahan yang belum dikembangkan di Kota Bandung. Permasalahan sampah di Kota Bandung juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah yang dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, sarana dan prasarana pengangkutan sampah di Kota Bandung belum memadai, dan banyaknya sampah yang menumpuk di Kota Bandung menyebabkan kurangnya truk pengangkut sampah di Kota Bandung. Permasalahan lain juga terjadi pada birokrasi jasa lingkungan. Hal tersebut adalah kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan organisasi masyarakat Kota Bandung, pemerintah daerah, dan UPT Kota Bandung dalam menangani penumpukan sampah di Kota Bandung. Subyek penelitian ini adalah sektor kebersihan jasa lingkungan yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Penelitian deskriptif melibatkan identifikasi kondisi atau situasi tertentu dan upaya menjelaskan fenomena sosial tertentu. Hasil yang dicapai dari penerapan kebijakan pengelolaan sampah di bidang pengelolaan limbah padat dan limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan yang diterapkan, upaya pengawasan dan penegakan hukum, serta masyarakat setempat bisa beragam.

Erosi Wewenang dan Paradoks Pelayanan: Analisis Peran Kecamatan di Era Otonomi Desa (Studi Kasus di Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang)

Ahmad Ratib Asraf Triputra — 2025-11-09

Kecamatan memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam pelayanan publik dan koordinasi wilayah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018. Namun, implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan otonomi fiskal dan manajerial yang signifikan kepada desa, yang berpotensi mengikis peran koordinatif kecamatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peran dan fungsi Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, dalam konstelasi baru ini. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan pada April 2025 melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan aparatur dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks signifikan. Di satu sisi, peran koordinasi kecamatan mengalami erosi; terjadi fenomena "lompat koordinasi" di mana kepala desa lebih memilih berhubungan langsung dengan pemerintah kabupaten, melewati hierarki kecamatan. Erosi fungsional ini diperparah oleh kendala struktural, seperti kondisi fisik kantor yang rusak , aksesibilitas jalan yang buruk , dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, aparatur kecamatan tetap menunjukkan profesionalisme dan komitmen tinggi, sehingga menghasilkan kepuasan masyarakat yang baik dalam pelayanan administrasi dasar. Disimpulkan bahwa peran kecamatan terdegradasi secara fungsional (koordinasi) namun bertahan di level pelayanan dasar (administrasi) berkat komitmen aparatur.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Gen Z Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Kasus Pemilih Generasi Z Di Universitas Kristen Indonesia)

Paulina Kurniawati Fau — 2025-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik Gen Z pada Pemilihan Presiden 2024 di Universitas Kristen Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan generasi muda serta besarnya proporsi pemilih dari generasi Z pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 98 responden yang diambil menggunakan teknik cluster random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam membentuk kesadaran politik dan mempengaruhi bentuk partisipasi politik mahasiswa, seperti menyebarkan informasi politik, berdiskusi di media sosial, hingga memengaruhi keputusan untuk memilih. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X menjadi media utama dalam menyampaikan pesan politik yang dikonsumsi oleh Gen Z. Berdasarkan hasil uji statistik, terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial dengan partisipasi politik Gen Z di UKI. Oleh karena itu, media sosial dapat menjadi alat strategis dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda dalam pemilu.

Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dam Mengembangkan Minat Baca Masyarakat pada Program Gerobak Baca

Zaidan Aulia Wicaksono — 2025-11-09

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) dalam mengembangkan minat baca masyarakat melalui Program Gerobak Baca. Pemerintah memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal, salah satunya dengan menyediakan perpustakaan umum sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Pemerintah Kota Bandung, melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus), memiliki berbagai program inovatif untuk meningkatkan minat baca masyarakat, salah satunya adalah Program Gerobak Baca. Program Gerobak Baca memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang memiliki kualitas tinggi karena berdampak nyata terhadap kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan. Program Gerobak Baca juga dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan karena mudah diakses di banyak kecamatan di Kota Bandung. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Pengamatan dilakukan dengan memeriksa sejumlah referensi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, berita dan referensi internet yang sesuai dengan topik penelitian.

Studi Peran Oki Setiana Dewi Sebagai Public Figure Dan Pemimpin Pendidikan Dalam Mendukung Pendidikan Islam Berkelanjutan Dan Kesetaraan Gender

Desta Dwi Putri — 2025-11-09

Makalah ini menganalisis peran Oki Setiana Dewi sebagai publik figur dan pemimpin perempuan di institusi pendidikan Islam, Pesantren Maskanul Huffadz. Studi ini berangkat dari Fenomena kepemimpinan perempuan dalam lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren yang saat ini masih menghadapi tantangan besar. Di Indonesia, sebagian besar pesantren dipimpin oleh kyai laki-laki, sementara kepemimpinan perempuan relatif jarang. Fokus penelitian diarahkan pada kontribusinya dalam memimpin pendidikan Islam berbasis pesantren yang menekankan pengajaran Al- Qur’an, serta strategi dakwahnya melalui media digital dan media konvensional. Melalui perspektif Teori Kepemimpinan Transformasional, Teori Gender dalam Islam, dan konsep Pendidikan Berkelanjutan dan kesetaraan gender (SDGs 4 dan 5) penelitian deskriptif- naratif ini menelaah bagaimana Oki Setiana Dewi memimpin pesantren, memanfaatkan status publik figur untuk dakwah digital, dan relevansinya terhadap penguatan kesetaraan gender dalam konteks pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Oki Setiana Dewi tidak hanya berperan sebagai figur publik yang menyiarkan nilai-nilai Islam melalui berbagai kanal dakwah, tetapi juga mampu mengisi kekosongan kepemimpinan perempuan dalam pesantren dengan menghadirkan model kepemimpinan transformatif yang mengedepankan kesetaraan gender. Kontribusinya sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 4 (pendidikan berkualitas) dan tujuan 5 (kesetaraan gender). Makalah ini merekomendasikan model kepemimpinan perempuan yang transformasional dengan menggabungkan konsep kepemimpinan digital dan spiritual untuk mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan dan kesetaraan gender dalam lembaga pendidikan islam indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan di pesantren perlu diperkuat sebagai strategi pemberdayaan dan keberlanjutan pendidikan Islam di Indonesia.

Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Transportasi Publik di Kota Bandung

Ferdi Ramdhana — 2025-11-09

Perkembangan Kota Bandung sebagai metropolitan dimulai dengan pertumbuhan wilayah sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan. Titik kemacetan yang terjadi di Kota Bandung sebagai dampak dari banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menentukan arah kebijakan salah satunya dengan memperhatikan pengembangan transportasi publik melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pengoperasian Trans Metro Bandung. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan program Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung Tahun 2022. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan dari Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam disertai dokumentasi dengan Yudi Cahyadi, SP (Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung), Bagus Sugi Arif P. (Staf UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung), Iwan (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Imam (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Bagas Abdurrachman, Maidina Hasna, Anggun Tamy, Sabila selaku masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dan interpretasi data, reduksi data dan penyajian data. Terdapat hasil Implementasi Program Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) Tahun 2022 tidak berjalan secara optimal karena manfaat kebijakan yang kurang dirasakan, belum menunjukan derajat perubahan yang signifikan, sumber daya yang berperan kurang memadai, kepatuhan dan daya tanggap yang belum dilakukan secara keseluruhan serta strategi sosialisasi kebijakan yang tidak maksimal. Sebaiknya pemerintah dalam implementasi kebijakan program dapat menyeimbangkan dengan regulasi lain, memperbaiki sumber daya dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.